“Sekolah Sagu” sebagai Pendekatan Humaniora dalam Pemberdayaan

Masalah sagu dan peran perempuan di Papua menjadi salah satu bahan diskusi menarik pada Lokakarya “Perumusan Model Pendidikan Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Budaya bagi Pelaku Ekonomi Sagu Rakyat”, 5/9/2019, yang diselenggarakan di UC-UGM. Dr. Laksmi A. Savitri, peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, yang menjadi ketua tim penelitian dengan judul “Sekolah Sagu” sebagai Pendekatan Sosial Humaniora dalam Pengembangan Industri Sagu Berbasis Masyarakat Adat, dan yang mendapat dukungan dari Kemenristek Dikti, menyatakan bahwa tujuan lokakarya adalah merefleksikan hasil-hasil temuan penelitian tahun pertama dan mendiskusikan rancangan model pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya setempat.

Hadir dalam lokakarya sebanyak 20 orang adalah mereka yang pernah melakukan kegiatan bersama masyarakat lokal di Papua Barat, khususnya di desa Kais, kabupaten Sorong Selatan. Mereka adalah beberapa peserta KKN tematik UGM tahun 2017, anggota tim peneliti program CaReD, mahasiswa asal Sorong Selatan yang tengah kuliah di Fakultas Teknologi Pertanian UGM, serta anggota tim peneliti dan asisten yang tengah melaksanakan penelitian saat ini.

Salah satu hal menarik ketika beberapa mantan peserta KKN dari beberapa fakultas itu, yang merefleksikan pengalaman mereka ketika menginisiasi “festival sagu” yang mendapat respon positif dan antusias dari orang Kais. Menarik karena event itu seakan merefleksikan “kerinduan” masyarakat akan norma dan tradisi yang menjadi tujuan kolektif masyarakat, yang dalam perkembangan saat ini banyak ditinggalkan. Perubahan dan kohesi sosial yang mulai meregang sebagai konsekuensi dari pelaksanaan agenda-agenda pembangunan sepertinya menemukan momentum melalui pendekatan humanis dari festival tersebut.

Secara khusus, narasumber yang dimintai masukannya untuk hasil penelitian ini adalah Yohanna Baransano, seorang peneliti dan aktivis gender dari Biak, Papua. Ia memberikan beberapa catatan kritis dan rekomendasi pendekatan program yang harus dikembangkan. Kebijakan dan program pemberdayaan tidak bisa dibuat seragam (uniform) tetapi harus case by case. Pemberdayaan lembaga lokal/start-up perlu menyediakan skema untuk mendorong inisiatif lokal dan menyasar kaum muda (milenial). Dalam paparannya, aktivis perempuan yang pernah mengenyam studi di ANU tersebut, juga memberikan beberapa contoh baik dalam kasus YASUMAT di Sentani, Filosofi Sagu, dan lain-lain. (PI)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*