Dalam memperingati ulang tahun yang ke 24, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (PUSEKRA-UGM) berencana menyelenggarakan peluncuran buku yang berjudul: Kehidupan dan Perjuangan MUBYARTO: Pemikir-Perintis Ekonomi Pancasila. Tujuan utamanya tiada lain adalah memperbincangkan kembali gagasan Ekonomi Pancasila dan memperkenalkannya kepada yang “belum kenal” Mubyarto (1938-2005), khususnya generasi muda saat ini. Gambaran perekonomian negara Indonesia yang makin kompleks dan akhir-akhir ini banyak pihak menilai sedang “tidak baik-baik saja” serta memunculkan isu-isu fundamental, membuat tim penyunting buku Pusekra-UGM merasa perlu mengangkat kembali tidak hanya kehidupan kisah hidup pribadi dan perjuangan mengembangkan gagasan dan pemikiran kontekstual – yang tidak terbatas pada masa hidup almarhum, tetapi pokok-pokok pikiran Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila. Ada banyak karya tulis dari tokoh pemikir Ekonomi Pancasila satu ini yang masih berserakan di sana-sini, yang masih relevan dan terlalu berharga untuk dibiarkan berserakan karena berpotensi hilang terabaikan. Mengumpulkan dan mengkategorisasi dalam kumpulan tulisan yang runtut, dapat menjadikan yang berserakan tersebut menjadi bermanfaat bagi kita saat ini maupun pemikir penerus yang ingin mendalami perspektif ekonomi konstitusi.

Secara ringkas bagian pertama buku bercerita dengan nuansa semi-biografi Mubyarto. Bagi  kita yang ingin mempelajari gagasan besar seorang tokoh, seringkali merasa perlu mengenali kepribadian dan latar belakang tokoh tersebut. Siapa sosok atau pribadi, kapan dilahirkan, latar belakang sosial-budayanya seperti apa, bagaimana pendidikan, karier, dan kiprahnya di masyarakat dan seterusnya. Pada bagian kedua, buku ini berisi pikiran-pikiran almarhum dari sejumlah tulisan dan makalah prasaran di berbagai fora ilmiah terutama di tahun terakhir sebelum Mubyarto wafat (2005). Meskipun telah banyak buku dan artikel tentang Ekonomi Pancasila yang dipublikasikan almarhum, namun ada banyak pula naskah yang belum sempat diterbitkan semasa hidupnya.

Sebagai institusi yang lahirnya dipelopori oleh Mubyarto, Pusekra-UGM, berkepentingan melakukan refleksi terkait visi-misi lembaga. Telah banyak penelitian dan aksi yang diinspirasi dan dilandasi langsung/tidak langsung oleh pemikiran almarhum hingga saat ini. Mendiskusikan pribadi dan pikiran orang yang lebih dari separoh hidupnya menggagas Ekonomi Pancasila dan mengimplementasikannya ke praksis ekonomi, tidak hanya penting Pusekra-UGM menjaga keberlanjutan, tetapi juga pihak-pihak lain yang tertarik dan bersepakat mengembangkan pemikiran Ekonomi Pancasila dalam mengatasi permasalahan bangsa Indonesia saat ini dan yang akan datang.

Pusekra-UGM berdiri berdasar Peraturan Rektor UGM bernama Pusat Studi Ekonomi Pancasila (SK Rektor No 177/P/SK/HKTL/2002) telah menegaskan bahwa hari kelahirannya jatuh pada tanggal 12 Agustus 2001, sebagai bentuk penghargaan kepada hari ulang tahun Bung Hatta, penggagas awal konsep Ekonomi Pancasila. Dirgahayu hari ulang tahun PUSEKRA-UGM ke 24 dan hari lahir Bung Hatta.

 

 

Penulis: Puthut Indroyono

Yogyakarta, 28 Juli 2025 — Dalam rangka memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (BI DIY) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY secara resmi membuka kegiatan MRANTASI Pasar (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi) pada Senin, 28 Juli 2025, bertempat di Pendopo Beringharjo, Pasar Beringharjo, Yogyakarta.

Acara pembukaan ini dihadiri oleh Pimpinan BI perwakilan DIY, Sekretariat Daerah DIY, TPID DIY, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Peguyuban Pedagang Pasar Beringharjo dan Kolombo, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (PUSEKRA UGM). Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Sekretaris Daerah DIY serta Kepala Perwakilan BI DIY, dilanjutkan dengan seremoni pembukaan resmi program MRANTASI Pasar.

MRANTASI Pasar merupakan program literasi dan edukasi yang ditujukan bagi para pedagang pasar tradisional, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui pemahaman terhadap dinamika inflasi. Selama periode Juli hingga November 2025, program ini akan dilaksanakan di dua lokasi, yakni Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta dan Pasar Kolombo Kabupaten Sleman.

Acara dimulai dengan sambutan dari Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Beny Suharsono, yang menegaskan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga kestabilan harga di tingkat pasar.

“Pasar tradisional adalah denyut ekonomi masyarakat. Dengan edukasi inflasi yang tepat, para pedagang bisa lebih adaptif menghadapi dinamika harga dan berperan aktif menjaga keseimbangan pasar,” ujar Beny Suharsono.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Kepala Perwakilan BI DIY, Sri Darmadi Sudibyo, yang menyampaikan bahwa literasi inflasi bukan hanya tugas regulator, tetapi juga perlu menjadi pemahaman bersama seluruh pelaku ekonomi, termasuk pedagang pasar.

“MRANTASI Pasar adalah wujud sinergi antara kebijakan dan realitas. Kami ingin para pedagang memahami apa itu inflasi, mengapa terjadi, dan bagaimana menyikapinya dengan bijak,” ungkap Sri Darmadi Sudibyo.

Setelah seremoni pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan Kelas Perdana MRANTASI Pasar yang diikuti oleh 20 pedagang pasar Bringharjo. Narasumber kelas Mrantasi Pasar perdana ini adalah Istianto Ari Wibowo, Peneliti PUSEKRA UGM. Dalam kelas ini, Istianto membahas secara interaktif tentang faktor penyebab inflasi, dinamika pasokan barang kebutuhan pokok, serta tips pengelolaan harga oleh pedagang pasar secara berkelanjutan.

Kegiatan ini menjadi langkah awal dari rangkaian MRANTASI Pasar yang akan digelar secara berkala di dua pasar strategis DIY, dengan harapan dapat memperkuat peran pasar tradisional dalam menciptakan ekonomi yang stabil dan tangguh di tengah fluktuasi harga.

————–

Penulis: Ryan Ariyanto

Ekonom UGM, Elan Satriawan, M.Ec., Ph.D., menyoroti pentingnya kebijakan pembangunan berbasis data dan hasil riset dalam membangun ekonomi yang inklusif. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, alih-alih mengentaskan kemiskinan itu sendiri. “Statistik menunjukkan kelas menengah ini turun menuju kelas menengah dan rentan. Walaupun belum jatuh (ke kelas miskin), ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Elan Satriawan dalam sesi Diskusi Teras Pusekra UGM yang bertajuk “Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kemiskinan dan Kelas Menengah”, dalam rilis yang dikirim ke wartawan, Rabu (5/3)

Meskipun pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di tingkat makro, tetapi juga mikro dan menengah. “Tidak hanya memberantas kemiskinan ekstrem, tetapi juga memastikan kelas menengah terus memiliki daya beli yang kuat,” paparnya.

Untuk menjadi negara maju, menurut Elan, kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk memperkuat kelas menengah. Negara maju memiliki kelas menengah yang kuat dan berkontribusi terhadap ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus difokuskan pada penguatan kelas menengah melalui lapangan kerja yang berkualitas dan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih besar. “PR kita selanjutnya adalah menolong kelas menengah yang masih bekerja di sektor informal, tetapi tidak mendapatkan bantuan dari negara sekaligus harus membayar pajak. Menurut saya kelas menengah ini seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah,” ujarnya.

Soal kebijakan ekonomi berbasis data dan riset, Elan menceritakan tentang pengalamannya sebagai bagian dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di era Presiden SBY dan Jokowi. Menurutnya TNP2K hadir untuk membuat analisis, kajian, dan riset yang menjadi landasan rekomendasi dan masukan yang diberikan ke pemerintah. Selain itu, tim tersebut berfungsi sebagai ‘jembatan’ antara pemerintah selaku pemangku kebijakan dengan think-tank eksternal, baik universitas maupun lembaga penelitian, sebagai produser knowledge (ilmu pengetahuan) dan evidence (bukti). Sejalan dengan fungsi TNP2K, Elan menekankan pentingnya penyusunan kebijakan berbasis bukti. “Kebijakan-kebijakan memang harus berdasar data, harus berdasarkan evidence, itu mungkin bisa turun kualitasnya kalau ini tidak dilakukan,” ujarnya.

Salah satu contoh kebijakan berbasis bukti yang sukses menurut Elan adalah merombak distribusi program bantuan pangan Raskin. Di masa pemerintahan SBY, Raskin didistribusikan dari pusat ke desa. Hal ini berpotensi membuka celah kecurangan, terutama di tingkat desa. Selanjutnya, di masa pemerintahan Jokowi, Raskin didistribusikan dalam bentuk voucher atau kupon yang dapat dibeli di warung lokal. Dengan perubahan ini, bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran, mengurangi potensi penyalahgunaan, dan meningkatkan efektivitas dalam membantu masyarakat miskin. “Hasil evaluasi di American Economic menunjukkan bahwa program ini bagus, sangat jauh efektivitasnya apabila dibandingkan dengan Raskin,” ucap Elan.

sumber: https://ugm.ac.id/id/berita/ekonom-ugm-sarankan-penguatan-kelas-menengah-untuk-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional/
Penyunting: Ryan Ariyanto

Di acara Diskusi Teras PUSEKRA UGM yang diadakan pada 28 Februari 2025, Elan Satriawan, M.Ec., Ph.D., dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, berbagi wawasan mengenai pentingnya menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif yang dapat mengurangi kemiskinan dan mendukung kelas menengah. Dalam diskusi ini, Elan menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memberikan solusi konkret seperti reformasi sistem bantuan pangan dan penciptaan lebih banyak pekerjaan formal.

Simak penjelasan menarik tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya yang ada di atas. Temukan juga bagaimana program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tonton video ini untuk mendapatkan insight mendalam tentang ekonomi inklusif dan bagaimana kita bisa memperbaiki perekonomian Indonesia ke depan!

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=EMGgfHydgBQ[/embedyt]

#DiskusiTeras #PUSEKRAUGM #EkonomiInklusif #Kemiskinan #KelasMenengah #PembangunanEkonomi #ElanSatriawan #KebijakanEkonomi #DiskusiTerasPusekra

Kampus Update! Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSEKRA) Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar acara Diskusi Teras yang membahas isu besar mengenai Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kemiskinan, dan Kelas Menengah.

Acara ini diadakan pada Jumat, 28 Februari 2025, di Gedung Pusat Antar Universitas (PAU) UGM, Yogyakarta. Diskusi dipandu oleh Mohammad Genta Mahardika, S.E., M.B.A., peneliti di PUSEKRA UGM, dengan pemateri utama Elan Satriawan, M.Ec., Ph.D., dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM.

Pada kesempatan tersebut, Elan Satriawan memaparkan pentingnya memahami kemiskinan tidak hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

“Kemiskinan itu bukan hanya soal uang, tapi juga akses yang setara terhadap berbagai layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Elan, yang menekankan bahwa meskipun angka kemiskinan menurun setelah krisis ekonomi Asia 1998, perbaikan tersebut semakin melambat. Hal ini terjadi karena ketimpangan ekonomi yang masih cukup besar di Indonesia.

Salah satu topik yang dibahas adalah tentang program bantuan pangan yang dulu dikenal dengan nama Raskin, yang bertujuan untuk memberikan bantuan beras kepada keluarga miskin.

“Sayangnya, distribusi beras Raskin sering bermasalah, sering terlambat atau bahkan tidak tepat sasaran,” ungkap Elan. Ia menyarankan agar kebijakan sosial perlu berbasis data dan bukti yang akurat.

Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah perubahan kebijakan Raskin menjadi sistem voucher. “Dengan sistem voucher, penerima manfaat bisa lebih mudah membeli bahan pangan dengan cara yang lebih efisien,” jelasnya.

Diskusi ini juga menyentuh soal kelas menengah Indonesia yang menghadapi banyak tantangan. Elan menyoroti bahwa banyak orang di kelas menengah yang masih bekerja di sektor informal, yang tidak memiliki jaminan pekerjaan dan perlindungan sosial.

“Pekerjaan informal itu memang penting, tapi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kita perlu menciptakan lebih banyak pekerjaan formal yang lebih stabil dan terjamin,” katanya.

Selain itu, Elan juga memberikan pandangan tentang pentingnya perlindungan sosial yang lebih baik. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengalokasikan dana besar untuk program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), namun menekankan bahwa distribusi bantuan ini harus lebih tepat sasaran. “Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan sampai kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan,” ujar Elan.

Pada bagian akhir diskusi, Elan menegaskan bahwa untuk mencapai ekonomi yang inklusif, semua lapisan masyarakat harus dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. “Kesejahteraan bukan hanya soal pendapatan, tapi juga tentang kualitas hidup yang lebih baik—akses yang setara ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak,” tambahnya.

Diskusi ini memberikan banyak wawasan tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dan menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya dinikmati oleh kelompok atas saja.

Sebagai penutup, Elan berharap agar kebijakan-kebijakan yang akan datang dapat lebih merata dan berfokus pada kebutuhan rakyat, terutama dalam mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat kelas menengah.

sumber: https://sekampus.com/membangun-ekonomi-inklusif-elan-satriawan-bahas-solusi-atasi-kemiskinan-dan-tantangan-kelas-menengah-di-diskusi-pusekra-ugm/

Penyunting: Ryan Ariyanto

Sedesa.id Yogyakarta, 28 Februari 2025 – Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSEKRA) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengadakan Diskusi Teras yang membahas isu penting tentang Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kemiskinan, dan Kelas Menengah pada Jumat, 28 Februari 2025, di Gedung Pusat Antar Universitas (PAU) UGM, Yogyakarta. Acara ini dipandu oleh Mohammad Genta Mahardika, S.E., M.B.A., peneliti di PUSEKRA UGM, dengan pemateri utama Elan Satriawan, M.Ec., Ph.D., dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM.

Dalam diskusi tersebut, Elan Satriawan menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. “Kemiskinan itu bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat memiliki akses yang setara terhadap kesempatan yang mereka butuhkan,” ujar Elan. Ia juga menekankan bahwa meskipun angka kemiskinan menurun, ketimpangan sosial masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

Salah satu topik yang dibahas adalah masalah program bantuan pangan Raskin yang pernah ditujukan untuk masyarakat miskin. “Meskipun niatnya baik, distribusi beras dalam program ini sering kali tidak tepat sasaran dan terlambat,” ungkap Elan. Ia kemudian mengusulkan sistem voucher sebagai alternatif yang lebih efisien. “Dengan sistem voucher, penerima manfaat bisa membeli kebutuhan pangan langsung tanpa harus bergantung pada distribusi yang terkadang bermasalah,” jelasnya.

Selain itu, diskusi juga menyoroti tantangan yang dihadapi kelas menengah, yang meskipun cukup besar, masih banyak bekerja di sektor informal tanpa jaminan perlindungan sosial yang memadai. Elan mengungkapkan, “Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kita perlu menciptakan lebih banyak pekerjaan formal yang stabil dan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja.”

Elan juga membahas pentingnya perlindungan sosial dan mengapresiasi upaya pemerintah yang telah mengalokasikan dana besar untuk program bantuan sosial seperti BLT dan PKH. Namun, ia menegaskan, “Program-program ini harus lebih tepat sasaran untuk memastikan bahwa bantuan sampai ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan.”

Di akhir diskusi, Elan menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus memastikan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kesejahteraan bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga tentang akses yang setara terhadap kualitas hidup yang lebih baik—pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak,” tambahnya.

Diskusi ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dengan harapan, kebijakan-kebijakan yang diambil ke depan dapat lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan dan memperkuat kelas menengah untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif.

sumber: https://sedesa.id/diskusi-teras-pusekra-ugm-bahas-pertumbuhan-ekonomi-inklusif-dan-kemiskinan/

 

Penyunting: Ryan Ariyanto

Kampoeng Kakao Menoreh, sebuah inisiatif yang diusung oleh generasi muda di Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, resmi diluncurkan pada Kamis, 13 Februari 2024. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kakao lokal melalui sinergi antara sektor perkebunan, pengolahan, dan pariwisata, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

Acara launching ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, serta berbagai lembaga dan kelompok tani yang terlibat dalam pengembangan Kampoeng Kakao.

Inisiatif Kampoeng Kakao mendapat dukungan pendanaan dari Pertamina Foundation sejak akhir tahun 2024. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat setempat, menyusun paket wisata berbasis kakao, serta membeli berbagai peralatan dan perlengkapan pendukung.

Kampoeng Kakao juga mendapatkan pendampingan dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada dan Wondr Chocolate untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan usaha kakao di kawasan Menoreh ini.

Program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dengan memperkenalkan produk olahan kakao unggulan serta menarik wisatawan yang tertarik untuk belajar mengenai proses produksi kakao, mulai dari perkebunan hingga pembuatan produk cokelat. Inisiatif ini juga membuka peluang baru bagi petani kakao dan pelaku industri lokal untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas.

Pada puncak acara, penghargaan diberikan kepada Pak Dalijo, seorang petani kakao yang telah berkontribusi besar terhadap perkembangan industri kakao di Kalurahan Banjarharjo. Sejak tahun 1990-an, Pak Dalijo telah mengabdikan dirinya untuk merawat tanaman kakao dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmennya yang luar biasa dalam mengembangkan perkebunan kakao.

Kegiatan launching Kampoeng Kakao Menoreh ini tidak hanya menjadi momen penting bagi perkembangan sektor kakao di daerah Menoreh, tetapi juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi dapat menciptakan peluang baru yang bermanfaat bagi banyak pihak.

Para pihak yang hadir dalam acara ini memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kampoeng Kakao dan mengungkapkan harapan besar terhadap masa depan pengembangan yang akan dilakukan.

Kampoeng Kakao Menoreh menunjukkan bahwa pertanian kakao memiliki potensi besar untuk dijadikan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, integrasi dengan sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang tertarik dengan wisata edukasi seputar pertanian dan pengolahan kakao.

Dengan adanya dukungan berbagai pihak, baik dari pemerintah, akademisi, maupun pelaku industri, Kampoeng Kakao Menoreh diharapkan dapat berkembang menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yang sukses.

Kampoeng Kakao Menoreh bukan hanya tentang mengembangkan potensi kakao, tetapi juga menciptakan ekosistem yang saling mendukung untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, program ini berpotensi untuk menjadi salah satu ikon wisata dan industri unggulan di Kabupaten Kulon Progo.

Penulis: Istianto Ariwibowo
Editor: Ryan Ariyanto

Yogyakarta, 31 Januari 2025 — Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (PUSEKRA UGM) baru-baru ini mengadakan Diskusi Teras Pusekra edisi pertama, yang mengangkat tema Prediksi Masa Depan Ekonomi dan Politik di Pemerintahan Baru.

Diskusi ini bertujuan untuk membahas tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru, baik dari sisi ekonomi maupun politik.

Diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber utama: Peneliti Senior PUSEKRA UGM, Dr. Dumairy, M.A., dan Wakil Rektor UGM, Dr. Arie Sudjito, S.Sos., M.Si. Sementara itu, Kepala PUSEKRA UGM, Dr. Rachmawan Budiarto, berperan sebagai moderator.

Dalam diskusi ini, para pakar menganalisis berbagai warisan kebijakan dan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan yang baru terbentuk, dengan fokus pada ketimpangan ekonomi dan dinamika politik yang semakin kompleks.

(more…)

Sosiolog UGM Dr Arie Sujito menyoroti kampus sebagai institusi pendidikan seharusnya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan.

Fokus perguruan tinggu bukan pada proyek-proyek yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti terlibat dalam pertambangan

Ia menegaskan hal itu pada diskusi bertajuk ”Prediksi Masa Depan Demokrasi Ekonomi dan Politik di Pemerintahan Baru” di Gedung Pusat Antar Universitas (PAU), Sekolah Pascasarjana UGM, Jumat (31/1).

Karena itu masyarakat, terutama mahasiswa perlu berkonsolidasi untuk melakukan perubahan. Apabila masyarakat cepat puas dengan keadaan yang ada, transformasi ekonomi dan demokrasi politik akan sulit terjadi.

”Konsolidasi yang kuat akan mendorong transformasi demokrasi, seperti saat mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut pembatalan PPN 12 persen. Saya percaya mahasiswa bisa menjadi agen potensial dalam mendukung transformasi demokrasi,” ujar Arie.

(more…)