PENGARUSUTAMAAN DEMOKRASI EKONOMI DALAM PEMILIHAN UMUM 2009

Sebuah Proposal Program

Tim Studi Ekonomi Kerakyatan UGM

 

I.        LATAR BELAKANG

            Harapan besar terjadinya perubahan ekonomi pasca Pemilihan Umum sepanjang sejarahnya di era reformasi seringkali diciutkan dengan pemilihan tim ekonomi yang selalu saja searus dengan jalan (ekonomi) neoliberal. Tak pelak kemudian jalan yang ditempuh  selalu saja hanyalah manifestasi Konsensus Washington, yaitu deregulasi, liberalisasi, privatisasi, dan penghapusan subsidi.

            Pilihan jalan liberalisasi dilakukan pemerintahan pasca reformasi pada hampir semua sektor vital ekonomi nasional. Misalnya saja liberalisasi pertanian yang dilakukan dengan membuka kran impor beras seluas-luasnya yang berakibat bukan sekedar petani lokal yang terpukul, tetapi ketergantungan pangan kepada pihak luar dan korporasi asing yang bergerak di sektor pertanian pun kian besar.

            Tidak cukup hanya itu, liberalisasi migas pun dipaksakan, yaitu melalui penyerahan harga BBM pada mekanisme pasar (pengurangan subsidi), keleluasaan ekspansi korporasi migas asing, sampai akhirnya pada kenaikan harga BBM sebagai klimaksnya. Tak pelak, sektor riil mengalami kemunduran dan akibat terparah dialami oleh industri dan pertanian rakyat.

            Berkuasanya modal internasional kiranya makin lengkap dengan dilanjutkannya skema penggadaian aset-aset strategis dan penjualan perusahaan nasional (BUMN). Tak kurang, dilepasnya Indosat dan ladang migas (blok) Cepu oleh pemerintah menunjukkan betapa makin merosotnya derajat kebangsaan ekonomi kita.

            Proses ini terus berjalan dan diinginkan terus berkelanjutan. Oleh karenanya, jalan deregulasi-lah yang juga ditempuh oleh pemerintah. Keleluasaan ekspansi modal internasional untuk menguasai kekayaan Indonesia tidak cukup dilegalisasi melalui UU Sumber Daya Air dan UU Migas, tetapi juga disempurnakan dengan UU Penanaman Modal yang disahkan Maret 2007 yang lalu.

Di arus jalan neoliberal ini pulalah bangsa kita masih terbenam pada jebakan utang luar negeri senilai 81,2 milyar US $. Pemerintah memang membuat terobosan dengan membubarkan CGI, tetapi tidak cukup konsisten untuk menahan agar bangsa kita tidak lagi berutang ke luar negeri. Debt Outstanding pemerintah justru naik dari 74,66 milyar US Dollar (2002) menjadi 81,23 milyar US Dollar (triwulan III 2007). Sehingga kini pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri adalah sebesar Rp. 68, 4 trilyun setiap tahunnya.

             Stabilitas ekonomi makro kiranya belum mewujud pada kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional. Alih-alih itu, jalan ekonomi neoliberal kian mengarahkan kondisi (struktur) perekonomian Indonesia ke dalam proses “asingisasi”. Jalan ekonomi neoliberal pemerintah tidak dapat dibedakan secara jelas dengan jalan ekonomi kolonial, karena mengarahkan pada kembalinya kekuasaan modal internasional yang sejak kemerdekaan telah dicoba untuk dirobohkan oleh Bapak Pendiri Bangsa melalui agenda nasionalisasi.

            Kuatnya arus de-nasionalisasi ekonomi selama ini telah membentuk kembali susunan ekonomi Indonesia di bawah dominasi korporasi asing yang kini menguasai 85% konsesi pertambangan migas, 70% kepemilikan saham di Bursa Efek Jakarta, dan lebih dari separuh kepemilikan perbankan di Indonesia (FRI, 2007).

            Di sisi lain, jalan ekonomi neoliberal pemerintah telah kian menjauh dari perwujudan demokrasi ekonomi. Ketimpangan struktural ekonomi Indonesia justru kian melebar. Pelaku ekonomi rakyat (UMKM) Indonesia yang pada tahun 2006 berjumlah 48,9 juta (99,9%) hanya menikmati 37,6% ”kue produksi nasional”, sedangkan minoritas pelaku usaha besar (0,1%) justru menikmati 46,7%-nya pada tahun yang sama. Hasil produksi yang dinikmati usaha besar (korporasi) ini naik 3,6% dibanding tahun 2003 yang sebesar 43,1%.

            Jalan ekonomi neoliberal telah meningkatkan kemiskinan dari sebesar 16,7 % di tahun 2004 menjadi 17,75% pada tahun 2006. Tingkat pengangguran pun juga meningkat dari sebesar 9,86% pada tahun 2004 menjadi 10,84% pada tahun 2005. Pada saat yang sama ketimpangan pendapatan pun meningkat yang diindikasikan dengan rasio gini yang sebesar 0,28 pada tahun 2002 menjadi sebesar 0,34 pada tahun 2005.

Kue nasional yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk termiskin turun dari 20,92 pada tahun 2002 menjadi 19,2 pada tahun 2006. Ironisnya, yang dinikmati oleh 20% kelompok terkaya naik dari 44,7% menjadi 45,7% pada tahun yang sama. Hingga akhir 2007 ini, jumlah pengangguran pun masih sekitar 10,55 juta jiwa atau 9,75%, sedangkan angka kemiskinan masih bertengger sekitar 34,2 juta orang atau 17,3%, jauh dari target yang ditetapkan pemerintah.

            Sementara itu, Nilai Tukar Petani sekarang merupakan yang terendah sejak 10 tahun terakhir. Pada saat yang sama kesejahteraan buruh industri juga merosot, di mana upah riil  buruh industri juga tumbuh negatif selama satu tahun terakhir. Kemerosotan sektor riil nampak pada merosotnya Indek Produksi Padat Karya, seperti tekstil sebesar 11%, pakaian jadi sebesar 13%, dan barang dari logam sebesar 10% (FRI, 2007).

            Kehancuran lingkungan hidup yang terus berlangung akibat over-eksploitasi terindikasikan dengan berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, pencemaran air, sungai, dan udara. Ketidakberdayaan pemerintahan untuk mengelola lingkungan terkait dengan liberalisasi  SDA di mana banyak aset-aset SDA yang dikuasai oleh modal asing dan domestik melalui kontrak-kontrak karya.

            Bagaimana keluar dari kebuntuan jalan ini?

            Jalan baru ekonomi-politik adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Jalan baru ini bukan sekedar menunjukkan mimpi ekonomi Indonesia di masa depan, melainkan jalan mana yang perlu ditempuh untuk mewujudkannya.

Sebagai pedomannya adalah ”Jalan Baru Pendiri bangsa” yang sudah diletakkan 62 tahun yang lalu dan yang telah kita sia-siakan hingga hari ini. Jalan itu ditekadkan untuk mengeluarkan Indonesia dari jalan lama 3,5 abad di bawah cengkeraman kolonialisme. Agenda jalan baru tersebut adalah menghapus dominasi kolonialis (asing) dalam struktur ekonomi Indonesia yang pada saat itu yang ditunjukkan dengan segelintir elit bangsa Belanda (Eropa) yang menguasai banyak sumber daya Indonesia, bangsa Timur Asing yang menguasai jalur distribusi, dan mayoritas massa pribumi (ekonomi rakyat) Indonesia di lapisan terbawah.

            Jalan baru itu ditumpukan pada tiga pilar utama, yaitu mewujudkan demokrasi ekonomi melalui koperasi, penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ketiga pilar ini kemudian sudah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 1-3 UUD 1945.

Kini, peringatan seabad Kebangkitan Nasional (1908-2008) dan dasawindu Sumpah Pemuda (1928-2008) dapat dijadikan momentum untuk menegaskan perlunya jalan baru bagi perekonomian Indonesia, yaitu (kembali ke) jalan demokrasi ekonomi. Jalan demokrasi ekonomi ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum (masyarakat) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sampai hari ini belum sepenuhnya terwujud.

Adapun pilar demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 juga diperkuat amanat konstitusi khususnya dalam pasal 27 (hak rakyat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak), pasal 28 (hak untuk berserikat ekonomi), pasal 31 (hak atas pendidikan), dan pasal 34 (hak atas jaminan sosial) UUD 1945. Bahkan pasca krismon 97/98 sebenarnya jalan demokrasi ekonomi sudah menjadi agenda politik yang dituangkan dalam TAP MPR No. VI/1998 tentang Politik-Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Momentum strategis selanjutnya yang perlu dijadikan sarana konsolidasi dan sosialisasi kembali ke jalan demokrasi ekonomi adalah Pemilihan Umum 2009. Konsepsi, teori, kebijakan, dan program-program konkret dalam kerangka demokrasi ekonomi dapat dirumuskan bersama dan disosialisasikan kepada rakyat (pemilih), calon presiden, dan calon anggota DPR/DPD yang akan bersaing dalam Pemilu 2009.

            Berdasarkan kerangka pikir itulah maka kami memandang perlu ditempuhnya upaya-upaya sistematis mengkonsolidasikan dan mensosialisasikan demokrasi ekonomi sebagai jalan ekonomi bangsa melalui serangkaian program yang terangkum dalam program “Pengarusutamaan Demokrasi Ekonomi Dalam Pemilihan Umum 2009”.

 

II.      TUJUAN

Tujuan umum program ini adalah untuk:

1)       Mengkonsolidasikan gagasan dan agenda demokrasi ekonomi Indonesia menghadapi Pemilu 2009.

2)       Mendorong ditempuhnya jalan demokrasi ekonomi oleh calon Presiden/Wapres RI dalam Pemilu 2009.

3)       Mendidik calon-calon penyebarluas (marketer) gagasan dan agenda demokrasi ekonomi dalam Pemilu 2009.

4)       Membangun opini publik (masyarakat) untuk memilih calon Presiden/DPR/DPD RI yang memiliki record (sejarah) dan agenda pro-demokrasi ekonomi yang kongkret.

 

III.          HASIL UMUM YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah:

1)       Tersusun dan tersebarluaskannya academic paper Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009 sebagai hasil konsolidasi gagasan dan agenda antarpakar dan antarelemen.

2)       Terdapatnya calon Presiden/Wapres RI –dan Tim Ekonomi-nya- yang memiliki agenda jelas demokratisasi ekonomi Indonesia dalam Pemilu 2009.

3)       Tersedianya calon-calon penyebarluas (marketer) gagasan dan agenda demokrasi ekonomi yang terdidik dan terlatih pada Pemilu 2009 dan seterusnya.

4)       Terbangunnya opini publik akan perlunya hanya memilih pemimpin (Presiden/DPR/DPD) yang memiliki record dan agenda pro-demokrasi ekonomi yang kongkret.

 

IV.          PENERIMA MANFAAT

Secara umum sasaran penerima manfaat program ini adalah seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan kondisi menuju kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat. Secara khusus program ini didisain untuk:

  1. Calon Presiden/DPR/DPD
  2. Calon Pemilih
  3. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
  4. Organisasi Koperasi
  5. Organisasi Pekerja
  6. Organisasi Petani
  7. Organisasi Profesi
  8. Organisasi Massa
  9. Organisasi Mahasiswa
  10. Organisasi Sosial Politik
  11. Organisasi Pers

 

V.      PROGRAM, KEGIATAN, DAN LOKASI

Agenda Pengarusutamaan Demokrasi Ekonomi Dalam Pemilu 2009 dilakukan melalui lima program pokok, yaitu: Penyusunan Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009, Penyusunan Tuntutan Program Demokratisasi Ekonomi Untuk Petani dan Pekerja Indonesia, Pengagendaan Demokrasi Ekonomi Oleh Calon Presiden/Wapres RI 2009, Pendidikan Calon Juru Kampanye Demokrasi Ekonomi, dan Pendidikan Demokrasi Ekonomi Bagi Calon Pemilih dalam Pemilu 2009.

 

Program1: Penyusunan dan Penyebarluasan Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009

Kegiatan:

1.1. Riset Pemetaan Jalan (Road-Mapping) Demokrasi Ekonomi Indonesia

Tujuan:

·         Identifikasi kondisi struktur sosio-ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia sampai hari ini.

·         Identifikasi peta jalan (rekam jejak) kebijakan ekonomi yang pernah ditempuh setiap era pemerintahan pasca reformasi 1998.

·         Identifikasi peta jalan demokrasi ekonomi yang semestinya ditempuh oleh pemerintah Indonesia yang akan datang.

Metode:

·         Survey Literatur (Kepustakaan)

·         Pengumpulan Data Sekunder (Secondary Data Review)

·         Wawancara dengan Pakar dan Pegiat Demokrasi Ekonomi

·         Analisis Statistik-Deskriptif dan Kualitatif-Deskriptif (Legal-Review)

Jangka Waktu:

·         Riset akan diselesaikan dalam waktu 2 bulan (Mei-Juni 2008).

Tim Peneliti:

·         Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM (7 orang)

 

1.2. Riset Penyusunan Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia

Tujuan:

·         Menentukan indikator (variabel) terpilih penyusun Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia

·         Memformulasikan Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia

Metode:

·         Survey Literatur

·         Wawancara

·         Metode Delphi

·         Analisis Isi dan Statistik-Deskriptif

Jangka Waktu:

  • Riset akan diselesaikan dalam waktu 2 bulan (Mei-Juni 2008)

Tim Peneliti

  • Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM (2 orang)

 

1.3. Pertemuan Ahli (Expert-Meeting/EM) Demokrasi Ekonomi Indonesia

Tujuan:

  • Mendapatkan feedback academic papertasi hasil riset
  • Perencanaan Penyusunan Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009
  • Drafting isu-isu strategis demokrasi ekonomi konteks nasional dalam Pemilu 2009

Metode:

·         brainstorming

·         Focus Group Discussion

Waktu dan Tempat:

  • Expert meeting I dijadwalkan Minggu ke-2 Juni 2008 selama sehari di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Untuk selanjutnya Expert Meeting akan diadakan secara reguler minimal 3 bulan sekali.

Peserta (expert):

  • Expert yang akan diundang dalam EM I berasal dari UGM, UI, IPB, Unibraw, Tim Indonesia Bangkit, dan expert non-akademisi dengan perkiraan peserta sebanyak 15 orang.

Pengorganisasi

  • Satuan Kerja Demokratisasi Ekonomi Indonesia (Satker DEI) Pustek UGM, yang selanjutnya melakukan dokumentasi dan drafting hasil-hasil EM I menjadi Draft Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009.

 

1.4. Focus Group Discussion (FGD) Demokrasi Ekonomi Indonesia

Tujuan:

  • Diseminasi dan Pengkajian hasil-hasil EM I secara meluas di simpul-simpul pemikiran dan gerakan pro-demokrasi ekonomi di Indonesia
  • Penggalian masukan (inputing) bagi academic paper Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009
  • Drafting isu-isu strategis demokrasi ekonomi konteks lokal dan sektor basis (petani dan pekerja) dalam Pemilu 2009 sebagai bahan Workshop Regional Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009

Metode:

  • Diskusi terfokus
  • Mini-workshop

Waktu dan Tempat:

·         FGD dijadwalkan berlangsung serentak pada Minggu 1 Bulan Juli 2008 selama 1 hari di Bogor, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Riau, Balikpapan, Makassar, Ambon, Papua, dan Flores.

Peserta:

·         Peserta FGD dapat berasal dari unsur Perguruan Tinggi, organisasi mahasiswa, Organisasi Tani Lokal, Pemda/BUMD, Koperasi, Serikat Pekerja, NGO lokal, dan Media lokal sebanyak 15 orang.

Pengorganisasi:

·         Lembaga pengorganisasi FGD adalah kerjasama Pustek UGM dengan mitra (counterpart) di daerah terutama dari Perguruan Tinggi maupun NGO setempat yang selanjutnya akan menjadi Satuan Kerja Demokratisasi Ekonomi Daerah dan melakukan dokumentasi dan drafting hasil FGD.

 

1.5. Workshop Regional Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009

Tujuan:

·         Diseminasi dan pengkajian hasil-hasil FGD lokal

·         Finalisasi isu-isu strategis demokrasi ekonomi konteks lokal dan sektor basis (petani dan pekerja) dalam Pemilu 2009

·         Finalisasi masukan konteks lokal/regional bagi Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009

Metode:

·         Presentasi Tim FGD tentang Isu Strategis dan Masukan bagi Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009

·         Sidang Komisi

·         Sidang Pleno dan Drafting

Waktu dan Tempat:

·         Workshop regional dijadwalkan serentak pada Minggu III Bulan Agustus 2008 (memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan RI) selama 2 hari di Bogor, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Balikpapan, Makassar, dan Propinsi Papua.

Peserta:

·         Peserta workshop regional dapat berasal dari unsur Perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, Organisasi Tani Lokal, Pemda/BUMD, DPRD, Koperasi, Serikat Pekerja, NGO lokal, dan Media lokal dengan perkiraan jumlah peserta sebanyak 100 orang.

Pengorganisasi:

·         Workshop regional diorganisasi oleh Pustek UGM bekerjasama dengan dengan mitra (counterpart) di daerah terutama dari Perguruan Tinggi maupun NGO setempat (Satuan Kerja Demokratisasi Ekonomi Daerah) dan melakukan dokumentasi dan drafting hasil-hasil Workshop Regional.

Hasil-hasil Workshop Regional selanjutnya akan dikompilasikan oleh Satuan Kerja Demokratisasi Ekonomi Indonesia Pustek UGM dan disusun sebagai draft Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009 sebagai bahan Workshop Nasional.

 

1.6. Workshop Nasional Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009

Tujuan:

·         Finalisasi isu-isu strategis demokrasi ekonomi Indonesia dalam Pemilu 2009

·         Finalisasi Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009

Metode:

  • Presentasi Draft Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009 oleh Satuan Kerja Demokratisasi Ekonomi Indonesia Pustek UGM
  • Sidang Komisi
  • Sidang Pleno dan Masukan Akhir

Waktu dan Tempat:

·         Workshop Nasional diselenggarakan pada Minggu IV Oktober 2008 (memanfaatkan momentum Dasawindu Sumpah Pemuda) selama 2 hari di Yogyakarta.

Peserta:

·         Worksop Nasional diikuti oleh masing-masing Satuan Kerja Demokratisasi Ekonomi Daerah, perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, Organisasi Tani, Koperasi, Serikat Pekerja, NGO, organisasi profesi, organisasi massa/keagamaan, organisasi sosial politik, dan organisasi pers, dan media massa nasional dengan perkiraan jumlah peserta sebanyak 200 orang.

Hasil Workshop Nasional selanjutnya akan disusun dalam bentuk academic paper Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009 oleh Satuan Kerja Demokratisasi Ekonomi Indonesia Pustek UGM.

 

1.7. Finalisasi dan Publikasi Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009

Tujuan:

  • Dokumentasi hasil-hasil Workshop Nasional menjadi Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009

Metode:

Pembuatan Panduan dalam bentuk buku (booklet), CD, dan webpage.

Jumlah:

  • Buku (booklet) yang dicetak sebanyak 1000 eksemplar
  • CD yang dibuat sebanyak 1000 copy.
  • Webpage didisplay selama minimal 2 tahun.

Jangka waktu:

Produksi buku, CD, dan webpage akan diselesaikan dalam waktu 1 bulan (1 Nopember-1 Desember 2008)

 

1.8.  Diseminasi Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009

Tujuan:

  • Sosialisasi academic paper Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009 kepada khalayak luas

Metode:

  • Launching “Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009” baik cetak maupun webpage-nya pada tanggal 31 Desember 2008 (memanfaatkan momentum Tahun Baru = Jalan Baru) di Yogyakarta (Graha Sabha Pramana UGM) dengan mengundang segenap elemen dan lapisan masyarakat, tokoh-tokoh nasional (calon Presiden/Wapres), dan media massa lokal dan nasional.
  • Acara: Peluncuran academic paper, teatrikal, dan orasi ekonomi-politik oleh pakar demokrasi ekonomi Indonesia.
  • Peserta: 300 orang

 

·         Pengiriman academic paper Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009 ke lembaga-lembaga publik, partai-partai politik, organisasi massa/keagamaan, organisasi profesi, perguruan tinggi, NGO, organisasi tani dan buruh, dan sebagainya secara serentak via pos mulai 2 Januari 2009.

 

Program 2: Pengagendaan Demokrasi Ekonomi Oleh Calon Presiden/Wapres RI 2009

Kegiatan:

2.1. Sosialisasi academic paper “Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009” Kepada Setiap Calon Presiden/Wakil Presiden

Tujuan:

  • Memperjelas pemahaman setiap Calon Presiden/Wakil Presiden perihal urgensi, konsepsi, dan program aksi demokratisasi ekonomi Indonesia
  • Meminta komitmen setiap Calon Presiden/Wakil Presiden untuk menjalankan agenda demokratisasi ekonomi Indonesia
  • Meminta komitmen Calon Presiden/Wakil Presiden untuk (kelak jika menang) membentuk Tim Ekonomi (Menteri) yang memiliki track-record dan agenda pro- demokratisasi ekonomi Indonesia.

Metode:

·         Audiensi (presentasi) kepada masing-masing Calon Presiden/Wakil Presiden dalam Pemilu 2009

Waktu:

  • Kegiatan ini akan berlangsung pada Minggu I-II Februari 2009 di tempat yang disepakati dengan Calon Presiden/Wakil Presiden.

Peserta:

  • Tim Satuan Kerja Demokratisasi Ekonomi Indonesia dan Tim Ahli Demokrasi Ekonomi
  • Calon Presiden/Wakil Presiden dan Tim Sukses

 

2.2. Debat Terbuka Capres Tentang Demokratisasi Ekonomi Indonesia

Tujuan:

  • Menjajagi sejauh mana pemahaman dan keseriusan komitmen Capres dalam memperjuangkan demokrasi ekonomi Indonesia
  • Membandingkan terobosan-terobosan dalam agenda penyelenggaraan demokratisasi ekonomi Indonesia yang digagas oleh masing-masing Capres/Cawapres

Metode:

·         Talk-Show Live on TV yang terdiri dari:

  • Presentasi masing-masing Capres
  • Diskusi antarCapres
  • Diskusi dengan Panelis Ahli
  • Diskusi dengan Forum (Audience)

Waktu dan Tempat:

  • Kegiatan ini diselenggarakan pada Minggu I Maret 2009 di UGM/UI/Studio Media Massa (TV)

Peserta:

  • Peserta langsung kegiatan ini adalah masyarakat luas dari berbagai kalangan dan peserta tidak langsung adalah pemirsa TV di seluruh Indonesia.

Pengorganisasi:

  • Kegiatan ini diorganisasi kerja sama antara Satker DEI dengan Media Massa (TV/Surat Kabar) nasional

 

2.3. Riset Dokumentasi “Rekam Janji Demokrasi Ekonomi Capres dalam Pemilu 2009”

Tujuan:

  • Mengumpulkan dokumen-dokumen janji masing-masing Capres untuk demokratisasi ekonomi Indonesia
  • Menjadi dokumen tertagih kepada Presiden/Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu 2009

Metode:

  • Survey media
  • Survey forum

Waktu:

  • Kegiatan riset dokumentasi ini dilakukan mulai Minggu I-III Maret 2009.

Pengorganisasi:

  • Kegiatan ini diorganisasi oleh Satker DEI.

 

Program 3: Pendidikan Juru Kampanye Demokrasi Ekonomi

Kegiatan:

3.1. Rekruitmen dan Seleksi Calon Penyebar Demokrasi Ekonomi

Tujuan:

  • mencari calon-calon penyebar (juru kampanye) demokrasi ekonomi yang berkomitmen dan profesional untuk Pemilu 2009
  • merekrut 30 orang calon champaigners demokrasi ekonomi dari berbagai daerah di Indonesia.

Metode:

·         open recruitmen di media massa

·         close recruitmen jejaring

·         wawancara (interview)

Waktu dan Tempat:

  • kegiatan rekruitmen dan seleksi ini akan berlangsung mulai minggu I-IV Januari 2009 di Pustek UGM.

Pengorganisasi:

  • kegiatan ini diorganisasikan oleh Satker DEI.

 

3.2. Pelatihan Juru Kampanye Demokrasi Ekonomi (Training of Trainers)

Tujuan:

  • melatih 30 orang calon penyebar (champaigner) demokrasi ekonomi di Pemilu 2009
  • mendidik 30 orang kader-kader pemikir dan pegiat demokrasi ekonomi yang akan meneruskannya ke pendidikan di daerah

Metode:

  • training partisipatoris; dengan pola:

      klasikal, diskusi, dan penugasan

Waktu dan Tempat:

  • kegiatan training partisipatoris calon juru kampanye demokrasi ekonomi ini diselenggarakan pada Minggu I Februari 2009 selama 5 hari di UGM

Pemateri:

  • Pakar-pakar demokrasi ekonomi Indonesia dari berbagai latar belakang (10 orang).

Materi:

  • materi utama training of trainers ini adalah buku Panduan Demokrasi Ekonomi Untuk Pemilu 2009

 

Program 4: Pendidikan Demokrasi Ekonomi Bagi Pemilih (Voters Education)

Kegiatan:

4.1. Live-Talk-show Demokrasi Ekonomi Indonesia

Tujuan:

  • Membangun opini publik terhadap urgensi, konsepsi, dan program kongkret demokratisasi ekonomi Indonesia dalam Pemilu 2009 melalui media TV
  • Membangun opini publik untuk memilih calon-calon pemimpin (Capres/Cawapres) yang memiliki track-record dan agenda kongkret demokratisasi ekonomi yang jelas dalam Pemilu 2009.

Metode:

·         dialog interaktif di TV nasional

Waktu dan Tempat:

  • live-talkshow akan diselenggarakan pada Minggu III-IV Februari 2009 pada sekurang-kurangnya 3 studio TV nasional

Pemateri:

  • Pakar demokrasi ekonomi nasional (2 orang)

Pengorganisasi:

  • kegiatan ini diselenggarakan kerjasama antara Satker DEI dengan sekurang-kurangnya 3 stasiun TV nasional.

 

4.2. Economic Democracy Voters Education

Tujuan:

  • Membangun opini publik di tingkat lokal (daerah) akan urgensi, konsepsi, dan program kongkret demokratisasi ekonomi Indonesia dalam Pemilu 2009.
  • Membangun opini publik di tingkat lokal (daerah) untuk memilih calon-calon pemimpin (Capres/Cawapres) yang memiliki track-record dan agenda kongkret demokratisasi ekonomi yang jelas dalam Pemilu 2009.

Metode:

  • Klasikal (ceramah)
  • Diskusi interaktif

Waktu dan Tempat:

  • kegiatan ini diadakan mulai Minggu IV Februari-Minggu IV Maret 2009 secara serentak di berbagai lokasi (daerah) asal atau daerah sasaran champaigner demokrasi ekonomi yang sudah dilatih, masing-maisng selama 2 hari pada sekurang-kurangnya 20 wilayah di Indonesia.

Pemateri:

  • 30 champaigner demokrasi ekonomi bersama dengan pemikir atau pegiat demokrasi ekonomi di tingkat lokal (daerah) dengan fasilitasi Satuan Kerja Demokratisasi Ekonomi Daerah yang pernah mengorganisasi FGD dan Workshop Regional.

Peserta:

  • peserta kegiatan ini adalah masyarakat luas dari berbagai kalangan di tingkat lokal yang berjumlah sekitar 50 orang.

Pengorganisasi:

  • Kegiatan ini diorganisasi kerjasama antara Satker DEI dengan Satker DEID dengan fasilitasi champaigner.

 

4.3. Economic Democracy Media Champaign

Tujuan:

  • Membangun opini publik terhadap urgensi, konsepsi, dan program kongkret demokratisasi ekonomi Indonesia dalam Pemilu 2009 melalui media cetak
  • Membangun opini publik untuk memilih calon-calon pemimpin (Capres/Cawapres) yang memiliki track-record dan agenda kongkret demokratisasi ekonomi yang jelas dalam Pemilu 2009.
  • Membangun kesadaran publik bahwa hak suara bukan sekedar keikutsertaan dalam Pemilihan Umum, melainkan keikutsertaan dalam kontrol dan pengambilan keputusan ekonomi, seperti yang menjadi pilar demokrasi ekonomi.

Metode:

  • pembuatan 1000 spanduk Demokratisasi Ekonomi Indonesia
  • pembuatan 10.000 Poster Demokratisasi Ekonomi Indonesia
  • pembuatan 100.000 leaflet Demokratisasi Ekonomi Indonesia
  • pemasangan iklan layanan masyarakat di 10 surat kabar nasional/lokal di Indonesia

Waktu dan Tempat:

·         kegiatan ini dilangsungkan mulai Minggu I Maret – Minggu I April 2009 di beberapa lokasi mitra/Satker DEID di Indonesia

Pengorganisasi:

  • kegiatan ini dikerjakan oleh Satker DEI bekerjasama dengan Satker DEID, media massa (surat kabar), dan penerbit/percetakan di Indonesia.

 

VI. JANGKA WAKTU

Total waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan program Pengarusutamaan Demokrasi Ekonomi Dalam Pemilu 2009 adalah 1 tahun dan secara tentatif menyesuikan dengan perkembangan jadwal pelaksanaan Pemilu 2009.

 

      VII.              PENGORGANISASIAN

Program Pengarusutamaan Demokrasi Ekonomi Dalam Pemilu 2009 ini dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Demokratisasi Ekonomi Indonesia (Satker DEI) yang diprakarsai oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.

 

Rencana Susunan SATKER-DEI):

Penanggungjawab:

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, MSc (Kepala Pustek UGM)

 

Tim Ahli:

Drs. Revrisond Baswir, MBA

Dr. Fahmi Radhi, MBA

Ichsanuddin Noorsy, MSc

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, MEc

Drs. Dumairy, MA

 

Steering Committe:

Drs. Hudiyanto

Kusfiardi, SE

Awan Santosa, SE

 

Tim Program:

Galuh Candra Patria, SIP

Dewi Kusuma Wardani, SE

Istianto Ari Wibowo

Fajaria Subekti, SE

Deviana Krisna, SE

Frans HW. Amnifu, SE

Drs. Puthut Indroyono

Anjar Priyono, SE, MSi

(+ jejaring & open recruitmen)

 

 

Kembali ke Menu Sebelumnya...


Copyright © 2006 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan - Universitas Gadjah Mada
website: http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/ 
e-mail: ekonomikerakyatan@ugm.ac.id