Tentang PUSTEK

Tentang Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM

Pendahuluan

Pembentukan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM dipicu oleh keprihatinan terhadap perkembangan ilmu dan sistem ekonomi di Indonesia. Dalam beberapa dekade belakangan ini, perkembangan ilmu dan sistem ekonomi di Indonesia, tidak hanya semakin jauh dari cita-cita proklamasi tetapi juga semakin meminggirkan rakyat dalam proses penyelenggaraan ekonomi.

Secara resmi, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM yang lahir dengan nama Pusat Studi Ekonomi Pancasila, dibentuk pada tanggal 17 Oktober 2002 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 177/P/SK/HKTL/2002, dengan Kepala Prof. Dr. Mubyarto (Alm). Perubahan nama menjadi Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan terjadi pada tanggal 3 April 2006 yaitu dengan terbitnya SK Rektor Universitas Gadjah Mada No. 176/P/SK/HT/2006.

Alasan perubahan nama ini antara lain adalah: pertama, untuk menyesuaikan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk menyelenggarakan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Kedua, amanat Tap MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004. Ketiga, amanat Tap MPR No. II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. Keempat, untuk meningkatkan peran Pusat Studi dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Kelima, untuk memperluas peluang Pusat Studi dalam mengembangkan diri.

Tujuan pendirian PUSAT STUDI EKONOMI KERAKYATAN-UGM adalah untuk melaksanakan kajian-kajian serius dalam bidang teori dan praksis ekonomi Indonesia, baik yang bersifat induktif-empirik maupun deduktif-logis. Kajian-kajian melalui pendekatan multi-disipliner tersebut dijalankan dengan mengacu langsung pada dasar filsafat dan ideologi nasional. Rumusan tentang cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Mekanisme operasional untuk mewujudkan cita-cita tersebut terumuskan dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, UUD 1945. Pasal-pasal ini sesungguhnya merupakan upaya perjuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat dan untuk mengoreksi struktur ekonomi Indonesia dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Kegiatan utama PUSAT STUDI EKONOMI KERAKYATAN-UGM adalah melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan di berbagai tempat di Indonesia. Hasil-hasil penelitian tersebut sebagian besar diterbitkan dalam bentuk buku dan artikel ilmiah. Selama periode 2002 – 2005, tidak kurang dari 32 judul buku dan makalah yang diterbitkan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Kegiatan penting lainnya adalah pelatihan, lokakarya, dan seminar bulanan.

Permasalahan

Permasalahan yang digarap oleh PUSAT STUDI EKONOMI KERAKYATAN-UGM tidak dapat dipisahkan dari semakin dominannya pengaruh globalisasi dalam penyelenggaraan ekonomi Indonesia. Saat ini globalisasi memang merupakan mantra yang selalu harus dilekatkan pada setiap gerak ekonomi, bahkan menjadi resep mujarab (prescription) bagi pemecahan berbagai masalah dunia. Ada keyakinan global bahwa perdagangan dan pergerakan kapital dan informasi yang berlangsung secara bebas akan menghasilkan hal terbaik bagi kemajuan perekonomian dunia.

Dengan demikian, globalisasi dan liberalisasi dipandang sebagai cara terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Itulah kini yang banyak diyakini orang dan secara sistematis disosialisasikan oleh IMF, Bank Dunia, dan organisasi perdagangan dunia (WTO). Globalisasi dalam pengertian inilah yang disebut dengan globalisasi neoliberal. Neoliberalisme adalah satu gerakan yang ingin mengusung ideologi kapitalisme-liberalisme klasik yang mendambakan kebebasan penuh, yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir dan kebijakan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

Sementara itu, paradigma pendidikan ekonomi kita berkembang dalam kultur hegemoni ajaran-ajaran ekonomi Neoklasik yang sarat dengan kepentingan kaum fundamentalis pasar. Paradigma pendidikan ekonomi seperti itu tidak hanya bias terhadap usaha-usaha besar di sektor modern tetapi juga abai terhadap ekonomi rakyat tempat sebagian besar rakyat Indonesia menggantungkan nasibnya. Secara sistematis sistem pendidikan ekonomi yang bercorak kapitalis-neoliberal tersebut dikukuhkan dalam desain kurikulum, metode pembelajaran, buku-buku ajar, dan kerangka berpikir staf pengajar ilmu ekonomi yang berorientasi neoliberal.

VISI

Berdasarkan ideologi nasional, amanat konstitusi, dan tuntutan permasalahan yang ada, maka visi PUSAT STUDI EKONOMI KERAKYATAN-UGM dirumuskan sebagai berikut:

Menjadi pusat pemikiran, pengembangan, dan simpul utama jaringan gerakan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

MISI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan pemikiran, penyebarluasan, dan simpul jaringan gerakan ekonomi kerakyatan, maka misi Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan-UGM dirumuskan sebagai berikut :

  1. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.
  2. Melakukan pelatihan yang berkaitan dengan hasil-hasil penelitian mengenai pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.
  3. Menyebarluaskan gagasan mengenai tata kerja dan metode pengukuran perkembangan ekonomi kerakyatan melalui penerbitan publikasi dan dokumentasi.
  4. Mengembangkan forum ilmiah dan diskusi-diskusi kritis dalam perspektif ekonomi kerakyatan.
  5. Membangun jaringan gerakan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan.

TujuanBerdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan diatas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan-UGM sebagai berikut:

  1. Berkembangnya kritik terhadap gagasan dan praksis ekonomi yang tidak demokratis.
  2. Tumbuhnya kesadaran dan pemahaman bahwa ekonomi kerakyatan adalah kebutuhan bangsa Indonesi.
  3. Terwujudnya kerjasama dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya.
  4. Tersedianya indikator perkembangan sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan variabel-variabel yang terukur.
  5. Terselenggaranya sistem ekonomi kerakyatan sesuai pasal 33 UUD 1945 secara nasional.

Strategi

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, dan tujuan tersebut, serta sesuai dengan kapasitas internal dan lingkungan kontekstual yang ada, maka Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan memposisikan diri sebagai kekuatan ”penyeimbang” terhadap pemikiran ekonomi arus utama. Hal itu diwujudkan dalam bentuk pengembangan wacana tandingan (counter hegemony) terhadap hegemoni wacana arus utama.

Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan berupaya agar dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan ekonomi, pada tingkat nasional, sektoral, dan lokal. Hal itu dilakukan melalui pengembangan desain penelitian dan fokus-fokus diskusi yang menempatkan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan di garda depan demokratisasi ekonomi Indonesia. Bahkan PUSAT STUDI EKONOMI KERAKYATAN-UGM akan masuk hingga ke wilayah praksis dengan mengefektifkan jaringan gerakan ekonomi kerakyatan yang ada.

Program

Untuk melaksanakan strategi tersebut maka ditetapkan lima program prioritas PUSAT STUDI EKONOMI KERAKYATAN-UGM sebagai berikut:

  1. Penelitian.
  2. Pelatihan.
  3. Dokumentasi dan publikasi.
  4. Pengembangan forum ilmiah.
  5. Pengembangan jaringan.